Teruntuk Pembuat Kebijakan Negeri, sekedar celotehan solusi pro-konta transportasi berbasis online

Kebijakan dibuat untuk mengatur sekaligus membenahi suatu sistem agar berjalan dengan baik. Namun sayangnya, di negeri ini, pekerjaan sebagai pembuat kebijakan tak lagi dilakukan dengan tujuan yang seharusnya dan cenderung digunakan selayak sapi perah untuk mengganti kebangkrutan pencitraan selama kampanye.

Alhasil, kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan hanyalah produk-produk tanpa melalui analisis yang matang, tidak bertahan panjang dan seringkali menghabiskan anggaran negara hanya untuk berkali merevisinya. Di samping itu, kebijakan seringkali dibuat sesuai kehendak pemegang pion catur. Artinya, siapa yang memegang pion, dialah yang akan mengutak-atik dan memainkan kebijakan sesuai dengan kepentingan orang-orang dalam kubunya. Di samping itu, kebijakan juga sering dibuat setelah ada kontroversi alias ada masalah yang memanas akibat tuntutan masyarakat sehingga terkadang hanya memberikan solusi sesaat.

Idealnya, kebijakan harus dibuat dengan analisis yang cermat dan tajam agar dapat menjadi solusi atas suatu permasalahan bangsa namun juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tak memboroskan anngaran negara. Selayaknya perumusan ideologi Pancasila yang produknya tidak termakan usia, tak tergerus oleh problematika bangsa.

Oleh karena itu, sebelum membuat kebijakan, harusnya ditelisik akar permasalahannya, sehingga benar-benar dapat menjadi solusi tanpa menimbulkan problematika yang lain alias solusi dengan efek samping seminimal mungkin.Sayangnya, kebijakan kini tak lagi memiliki kuasa untuk mengatur sistem namun sebaliknya penguasa pion catur yang berkuasa mengatur kebijakan sesuai dengan kemauannya.

Terkait kasus pro-kontra jasa transportasi konvesional dan online yang sedang memanas beberapa waktu ini, terlihat ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan win-win solution. Kebijakan yang tawarkan pemerintah terkesan grusa-grusu karena pemilik jasa transportasi konvensional sudah terlanjur tersulut.

Dalam kasus ini, sebelum membuat kebijakan pelegalan transportasi online atau penon-aktifan aktivitas transportasi online,  pemerintah selayaknya mengevaluasi dulu track-record penggunaan jasa transportasi konvensional, apakah sudah mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen atau belum.

Sebagai seorang mantan konsumen transportasi konvensional, ada beberapa hal yang menjadi penyebab saya lebih memilih kendaraan pribadi dibanding harus menggunakan transportasi konvensional :

  1. Lebih efisien karena seringkali transportasi konvensional nge-tem untuk nunggu penumpang yang berakibat pada terlambatnya sampai tujuan. Di samping itu, akibat jadwal transportasi konvensional yang tidak pasti, mengharuskan konsumen menunggu dalam jangka waktu lama, baru mendapat angkutan.
  2. Lebih hemat karena ongkos untuk naik transportasi konvensional lebih mahal dibanding harus membeli bensin dengan harga sepadan yang dapat digunakan beberapa hari. Di samping itu, terutama jasa angkutan umum, untuk mencapai satu tujuan, bisa menggunakan beberapa angkutan yang berbeda karena tiap jalur memiliki spesifisitas sendiri-sendiri.
  3. Lebih aman karena merupakan rahasia umum bahwa beberapa angkutan umum bekerjasama dengan pencopet ataupun pengamen yang seringkali menimbulkan rasa was-was atas tindak kejahatan yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, wajar apabila konsumen lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang berefek pada kemacetan yang tak kunjung terurai dan justru semakin kusut, terutama di ibukota. Wajar pula ketika konsumen lebih memilih meggunakan transportasi berbasis online yang lebih cepat, aman, dan efisien.

Sedihnya,kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan-kebijakan dengan pemikiran jangka pendek yang justru tidak memberikan solusi yang optimal, seperti:

  1. Menaikkan harga BBM serta menganjurkan masyarakat agar menggunakan BBM dengan oktan yang lebih tinggi agar lebih hemat seperti pertamax atau pertalite

Menurut saya, kebijakan ini tak lebih dari permainan dan pemalsuan fakta kondisi bahan bakar di negeri ini. Lebih dari itu, kebijakan ini sering kali berefek domino pada kenaikan harga kebutuhan pokok dengan dalil naiknya ongkos distribusi.

Masyarakat terpelajar tahu dengan pasti bahwa BBM merupakan sumber energi tak terbarukan sehingga jika dikonsumsi secara tak terkendali, akan semakin cepat habis. Akibatnya, dalam waktu tak lama lagi, negeri ini akan mengalami krisis energi akibat kebodohan tak bisa menghemat kekayaan sumber daya alam yang telah diberikanNya.

  1. Memperbaiki dan melebarkan jalanan aspal atau dengan menambah jalur dengan pembuatan TOL.

Menurut saya, kebijakan ini juga tidak akan memberikan solusi jangka panjang karena selebar dan sepanjang apapun jalan yang dibuat oleh pemerintah, kemacetan tidak akan teratasi. Hal ini disebabkan tidak ada upaya pemerintah untuk membatasi pembelian kendaraan pribadi bagi masyarakat.

Masyarakat kelas menengah atas seringkali memiliki kendaraan pribadi yang berlebih alias tidak sesuai kebutuhan karena lebih didominasi citra pamer. Di samping itu, anak-anak di bawah umur juga sudah diajarkan untuk memiliki budaya menggunakan kendaraan pribadi sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi pembelian kendaraan pribadi.

Oleh karena itu, terkait ini, menurut saya, pemerintah selayaknya mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi konvensional dengan dibenahi segala aspek di dalamnya.

Selayaknya kebijakan kenaikan BBM hanya diberlakukan untuk konsumsi kendaraan pribadi yang mungkin bisa dinaikkan 5 atau 10 kali lipat dibanding kendaraan umum atau kendaraan untuk distribusi. Disamping itu, perlu dilakukan kebijakan pembatasan pembelian kendaraan pribadi.  Pemerintah juga selayaknya memperbaiki fasilitas dan kualitas transportasi konvensional agar lebih nyaman dan aman dinikmati oleh konsumen. Pemerintah juga sebaiknya dapat mengatur sistem regulasi transportasi  konvensional agar bisa lebih disiplin dalam mengakomodir konsumen selayaknya pembuatan jadwal dan jalur yang serapi kereta api ataupun pesawat.

Dengan demikian, masyarakat pun akan berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan pribadi serta lebih memilih menggunakan jasa transportasi konvensional.

 

Tinggalkan komentar